UMUM

Keuchik di Aceh Jaya Diminta Segera Tuntaskan Kewajiban Keuangan Gampong Sebelum Akhir 2026

LIMANEWS.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya, Dahrial Saputra, S.IP., mengingatkan seluruh Keuchik dan Penjabat (Pj.) Keuchik, Sekretaris Gampong (Sekgam), serta Kaur Keuangan di Kabupaten Aceh Jaya agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan penyaluran anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Peringatan tersebut disampaikan sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya percepatan realisasi anggaran, tertib administrasi keuangan gampong, serta penyelesaian seluruh program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun 2026.

Dahrial mengimbau seluruh pemerintah gampong agar segera mengajukan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap IV. Hal ini berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan perangkat gampong di masing-masing wilayah.

” Batas akhir pengajuan ADG Tahap IV adalah tanggal 4 Desember 2026. Apabila pengajuan melewati batas waktu yang telah ditentukan, DPMPKB tidak dapat lagi memproses pencairan ADG Tahap IV tersebut ” ucap Dahrial, Kamis, 19 November 2026.

Dahrial juga meminta seluruh Keuchik segera menuntaskan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan tertuang dalam APBG Tahun Anggaran 2026.

“Kami berharap seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dapat diselesaikan secara tuntas, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pada tanggal 31 Desember 2026 tidak ada lagi kegiatan yang masih tertunda.”ujarnya.

Selian percepatan realisasi kegiatan, Dahrial juga mengingatkan agar seluruh pemerintah gampong segera menyelesaikan pembayaran insentif dan honorarium kepada pihak-pihak yang berhak menerima, termasuk penyaluran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebab, hingga saat ini masih terdapat sejumlah gampong yang belum menyalurkan BLT untuk dua bulan terakhir. Oleh karena itu, pemerintah gampong diminta segera melakukan pengecekan dan menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran tersebut agar hak masyarakat dan para penerima manfaat tidak terabaikan.

Khusus kepada Kaur Keuangan, Dahrial berpesan agar seluruh kewajiban perpajakan yang bersumber dari Dana Desa segera diselesaikan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa seluruh aspek administrasi, pembayaran, pelaporan pajak, serta pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.

Selain empat poin utama tersebut, Dahrial juga memberikan penekanan khusus terhadap penyelesaian pembayaran honorarium dan insentif bagi para penerima yang telah ditetapkan, meliputi:

1. Honorarium Operator Layanan Terintegrasi.

2. Honorarium Bunda PAUD.

3. Honorarium Pimpinan/Guru PAUD.

4. Honorarium Operator PAUD.

5. Honorarium Pimpinan/Guru Balai Seumeubeut.

6. Honorarium Pimpinan/Guru TPA.

7. Honorarium Imam Masjid.

8. Honorarium Tgk. Sagoe Gampong.

9. Honorarium Bilal Masjid.

10. Honorarium Khadam Masjid.

11. Honorarium Imam Meunasah.

12. Honorarium Bilal Meunasah.

13. Honorarium Petugas Penyelenggara Jenazah (Pentajhiz Mayat) Laki-laki/Perempuan.

14. Insentif Kader Posyandu.

15. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi dan realisasi anggaran merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah gampong dalam mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh pemerintah gampong dapat menindaklanjuti imbauan dan peringatan ini dengan serius. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pengajuan ADG, penyelesaian kegiatan, pembayaran hak-hak penerima insentif dan honorarium, penyaluran BLT, maupun pelaporan pajak. Seluruh kewajiban yang bersumber dari Dana Desa tahun 2026 harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan,”tegas Dahrial.

Post Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.