Pemerintah Aceh Jaya Inisiasi Cashless Melalui Internet Bangking Corporate

LIMANEWS.ID, Calang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) menggelar sosialisasi dan pelatihan aplikasi Internet Banking Corporate (IBC) guna mempermudah transaksi keuangan Gampong (Desa) serta mendorong edukasi dan inklusi produk perbankan syariah Bank Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti para keuchik dan kaur keuangan gampong se-Kabupaten Aceh Jaya, serta turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Jaya, serta Pimpinan Bank Aceh Cabang Calang. Yang berlangsung di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Kamis (12/2).

Dalam kesempatan tersebut Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial, S.IP., mengatakan kegiatan tersebut merupakan pertemuan kedua dengan para keuchik setelah pihaknya melakukan rangkuman evaluasi di sembilan kecamatan pada pertengahan bulan lalu.

“Dari hasil evaluasi itu, ada beberapa catatan yang harus kita tindak lanjuti bersama, salah satunya melalui kegiatan hari ini,” kata Dahrial.

Dirinya menambahkan, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan dana gampong bukan merupakan kebijakan pribadi maupun kepentingan pihak perbankan, melainkan amanat regulasi. Sesuai edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tertanggal 8 September 2025 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

“Mulai triwulan I tahun ini, seluruh gaji perangkat gampong harus dibayarkan secara non tunai. Ini bukan misi pribadi kami atau pimpinan, dan bukan juga misi Bank Aceh, tapi tuntutan ketentuan perundang-undangan, dan seharusnya program sudah harus berjalan sejak 2022.” Katanya.

Menurut Dahrial, sistem non tunai juga bertujuan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan keuangan gampong. ke depan tidak boleh lagi ada kepala desa yang menjadi korban perampokan saat membawa uang tunai dari bank.

“Pihak desa harus berkoordinasi dengan bank. Tidak ada alasan lagi kepala desa dirampok ketika pulang setelah menarik dana desa atau tidak sempat menarik dana desa,” ucapnya.

Tentu pentingnya literasi digital bagi aparatur desa, khususnya kaur keuangan, dalam mendukung penerapan sistem transaksi berbasis elektronik.

“Kalau ada kaur keuangan yang tidak melek internet, tidak bisa menggunakan laptop atau smartphone, dengan segala hormat berarti tidak cocok di posisi tersebut dan sebaiknya ditempatkan di posisi lain,” tegasnya.

Terakhir dirinya mengatakan, “Tentu kami menargetkan untuk penggajian mulai tahun 2027 dengan transaksi secara elektronik tentu akan lebih memudahkan setiap pelaporan keuangan. Seluruh pemerintah gampong dapat segera berkoordinasi dengan kantor Bank Aceh terdekat guna memastikan implementasi transaksi non tunai berjalan optimal.” []