Ketua Yara Aceh Jaya Syahputra : Respons Direktur PT Barajaya Tidak Menyentuh Akar Persoalan

Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya, Syahputra (Foto/IST)

LIMANEWS.ID, Calang – Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya Syahputra, menyambut baik pernyataan terbuka Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D, yang menyampaikan kritik terhadap kinerja PT Barajaya (Perseroda) sebagai BUMD milik daerah. YARA memandang bahwa sikap terbuka Wakil Bupati merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang berharap banyak pada kontribusi nyata BUMD dalam menggerakkan perekonomian dan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, YARA juga mencermati bahwa jawaban Direktur Utama PT Barajaya, Ryza Zeahsa, dalam merespons kritik tersebut justru tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan berharap dukungan memang penting, tetapi itu tidak cukup untuk menjawab kegagalan demi kegagalan yang telah terjadi selama tiga tahun terakhir. Permasalahan PT Barajaya bukan semata soal keterbatasan modal, namun terletak pada tidak adanya keseriusan dalam membangun bisnis, lemahnya kepemimpinan, dan ketiadaan hasil yang dapat dibuktikan di lapangan, Dalam Siaran Pers-Nya diterima limanes.id, Jumat 25 Juli 2025.

Sejak pertama berdiri, PT Barajaya telah mengumumkan berbagai rencana usaha seperti pembangunan kilang padi, produksi minyak nilam, usaha telur ayam, rental mobil, pabrik es, air minum kemasan, hingga jasa outsourcing tenaga kerja. Namun sampai hari ini, tidak satu pun dari unit usaha tersebut yang berjalan secara nyata dan berkelanjutan. Kilang padi yang sempat disorot untuk mendukung kebutuhan pangan lokal justru terbengkalai tanpa kejelasan, padahal saat ini masyarakat Aceh Jaya tengah menghadapi kelangkaan dan naiknya harga beras yang seharusnya bisa dijawab oleh keberadaan kilang tersebut.

Begitu pula dengan unit outsourcing yang dikenal dengan nama ABR Jaya, justru menjadi sumber keluhan dan masalah baru. Laporan tentang keterlambatan gaji, pemberhentian sepihak, dan pemotongan tanpa kejelasan terus muncul dan merusak kepercayaan terhadap profesionalisme PT Barajaya sebagai entitas bisnis daerah. Bahkan, usaha rental mobil dan gagasan air minum dalam kemasan yang pernah disampaikan dalam forum resmi tidak menunjukkan jejak kegiatan maupun kontribusi bagi daerah.

Dalam pernyataan terbarunya, Direktur Utama PT Barajaya menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan dua rencana usaha baru, yakni stockpile batu bara dan refinery minyak goreng (CPO). YARA memandang bahwa wacana baru ini patut dikritisi secara tajam, mengingat pola yang sama terus diulang: memunculkan rencana besar tanpa penyelesaian dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang sudah lebih dulu digagas namun gagal dijalankan. Publik tidak bisa terus disuguhi harapan tanpa realisasi, terlebih saat dana publik yang digunakan berasal dari penyertaan modal daerah.

YARA juga menilai bahwa alasan belum maksimalnya kinerja karena penyertaan modal yang baru cair 25 persen dari total yang direncanakan sebesar Rp8 miliar, tidak bisa dijadikan dalih utama. Sebab dengan dana yang telah diterima sejak Desember 2022, seharusnya ada satu saja unit usaha yang sudah bisa menunjukkan hasil minimal, jika dikelola secara serius dan profesional.

Oleh karena itu, YARA mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja PT Barajaya. Penyertaan modal baru harus ditunda sampai ada laporan lengkap dan akuntabel atas penggunaan anggaran sebelumnya. Langkah korektif harus melibatkan auditor independen serta memastikan transparansi dalam seluruh proses bisnis dan perencanaan ke depan. Pemerintah tidak boleh lagi membiarkan BUMD ini menjadi beban yang terus-menerus disubsidi tanpa manfaat bagi rakyat.

YARA menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak rencana pengembangan usaha, tetapi menolak pola lama yang terus diulang tanpa pembelajaran. PT Barajaya harus dihentikan dari kebiasaan menyusun wacana tanpa aksi, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar dikelola untuk kesejahteraan bersama. []

Editor : Redaksi
Penulis: HRD